Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berharap agar Pemerintah juga melayani para korban di luar daerah kebakaran lahan dan hutan (karlahut) yang juga terkena imbas dari Karlahut. Harus ada kebijakan agar semua korban akibat asap ditangani oleh pemerintah.

Saleh mengungkapkan asap yang ditimbulkan karlahut tersebut telah menyebar secara merata hampir di seluruh Sumatera dan Kalimantan. Akibatnya, asap tersebut telah menjadi sumber penyakit pernafasan yang mengancam kesehatan masyarakat.

"Kemarin saya mendatangi langsung beberapa kabupaten/kota di wilayah Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel). Asap yang ada di Tabagsel ini sudah hampir sama pekatnya dengan yang ada di daerah Karlahut ,”ungkap Saleh.
 

Bahkan dilanjutkan Saleh, ia menemukan banyak pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Termasuk , anak berusia 2 bulan yang harus dirawat dan dibantu pernafasannya dengan tabung oksigen. Ironisnya, ia juga menemuka kondisi dimana tidak sedikit korban asap yang tidak ditanggung oleh asuransi pemerintah. Ada juga yang terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena harus dirawat.

Semestinya, mereka ini dibebaskan dari biaya pengobatan dan kebutuhan hidup keluarganya ditanggung oleh negara. Ini tidak berlebihan mengingat banyak kepala keluarga yang selama ini menghidupi mereka saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit.

Ini artinya asap yang disebabkan Karlahut tidak hanya mengganggu masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Tetapi, telah menjadi bencana bagi masyarakat luas. Bahkan, bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi. Melihat hal itu, pihaknya  mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat menangani korban. Pemerintah tidak boleh hanya melayani para korban di daerah Karlahut. Tetapi, harus ada kebijakan agar semua korban akibat asap ditangani oleh pemerintah.

“Mestinya, pemerintah pusat bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Harus ada arahan yang jelas dari pemerintah pusat. Selain itu, persediaan tabung-tabung oksigen harus diperbanyak. Termasuk memikirkan nasib masyarakat yang harus kehilangan penghasilan akibat sakit karena asap. Jangankan evakuasi, pembagian masker saja tidak ada. Pemerintah daerah di sini pun belum kelihatan memiliki agenda khusus terkait bencana asap ini. Sekolah-sekolah belum ada yang diliburkan."pungkasnya kepada Parlementaria. (Ayu) Foto: Naefuroji/parle/od